REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan motor listrik diharapkan naik jelang pemilihan umum (pemilu) kali ini. Para calon legislatif didorong turut mengampanyekan kendaraan listrik ke berbagai daerah.

"Justru mungkin mereka tetap tertarik sepeda motor listrik. Untuk dibawa ke dapil-dapil selama kampanye," ujar Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi kepada wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Bagi calon legislatif (caleg) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kata dia, motor listrik pun bisa menjadi pelengkap kampanye. Ia mengungkapkan, sudah ada partai atau caleg yang tertarik mengadakan motor listrik, namun Budi enggan menyebutkan rinciannya.

"Untuk anggota DPR bisa sebagai gimmick. Mudah-mudahan selama pemilu ini kita harapkan juga kalau bisa sepeda motor listrik ini diangkat juga sebagai gimmick untuk ke daerah-daerah," tutur dia.

Budi menyampaikan, saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang belum tahu program subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta yang digelontorkan pemerintah. Hal itu membuat pendaftar subsidi itu masih lambat yakni baru sekitar 8.000, padahal kuotanya sebanyak 200 ribu tahun ini.

Penyebab lainnya, sambung dia, yaitu belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah. Hal itu, jelas Budi, tergantung permintaan pasar.

Jika suatu daerah permintaannya besar, dealer resmi pasti dibuat oleh pabrikan. Guna mengatasi masalah tersebut, katanya, masyarakat masih bisa diarahkan menggunakan pembelian secara daring lewat kanal Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) yang bisa diakses di mana pun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika